Oku. baturaja, Suarabanten.co.id - Damkar di kecamatan lengkiti kabupaten oku provinsi Sumatra selatan. diduga tidak sesuai sop, pentingnya evaluasi dari pemerintah kabupaten oku dan DPRD, jadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah daerah dalam operasional damkar khususnya di titik-titik rawan kebakaran hutan dan pemukiman warga Kamis 6/8/2026.
Salah satu warga simpang 4 kecamatan lengkiti enggan disebutkan namanya,
melaporkan kejadian kebakaran yang terjadi didesa simpang 4 melalui telpon seluler pada petugas damkar kecamatan lengkiti
,"Pertama sy laporan api masih kecil
Lebih kurang 1 jam kami berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun api semakin membesar dan merembet kerumah yang lain, dalam kondisi panik dan berharap damkar dari kecamatan datang lebih cepat, tetapi damkar masih belum datang,sudah habis rumah satu baru sampai dilokasi"
Ini sudah terjadi ke tiga kalinya pertama dulu di desa gedung pakuon sampai dilokasi kebakaran, mobil damkar nya rusak, kedua desa karang endah, "
Seharusnya mobil damkar dan petugas piket standby menerima laporan masyarakat.
Ini malah mobil damkar sering jual air klu ada hajatan
Saya atas nama warga simpang 4 dan mewakili keluhan masyarakat lengkiti ,berharap pemerintah Kabupaten oku dan anggota DPRD oku.
khususnya anggota DPRD oku yang mewakili lengkiti, berharap mengevaluasi kenerja dari petugas damkar kecamatan lengkiti ini, " "Ucap salah satu warga simpang 4 pada awak media
Indra warga desa gedung pakuon berdomisili di kabupaten Tangerang selaku aktivis di kabupaten tangerang mejelaskan bahwa
mengenai operasional pemadam kebakaran (damkar) di tingkat kecamatan yang dinilai tidak sesuai atau belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sering kali mencuat akibat kendala tata kelola aset, keterbatasan kelayakan alat, atau evaluasi pascainsiden kecelakaan di lapangan.Berikut adalah gambaran umum permasalahan terkait SOP dan tata kelola damkar di tingkat kecamatan ,Evaluasi dan Pengawasan Unit Kecamatan Sejumlah daerah, seperti kasus evaluasi pasca kecelakaan armada di wilayah kecamatan, menunjukkan bahwa aset mobil damkar yang diserahkan ke kecamatan terkadang belum diiringi dengan SOP operasional dan SK petugas resmi yang ketat.BPBD atau Dinas Damkar tingkat kabupaten/kota kerap meminta pemerintah kecamatan agar memperketat pengawasan administrasi, uji kelayakan teknis armada, dan kejelasan alur tanggung jawab.Masalah kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) petugas di lapangan yang tidak standar atau minimnya perawatan alat juga sering disorot publik dan petugas sebagai bentuk pengabaian terhadap SOP
keselamatan kerja.Standar Layanan Respons Berdasarkan standar pelayanan minimal, respons penanganan kedaruratan kebakaran memiliki batas waktu tempuh ideal (misalnya tiba di lokasi dalam waktu maksimal 15 menit sejak laporan diterima).Keterbatasan sarana, prasarana, serta ketiadaan SOP terstruktur di tingkat pos sektor/kecamatan sering menjadi hambatan utama tercapainya standar respon cepat tersebut.
Indra berharap jadi bahan evaluasi pemerintah kabupaten oku dan DPRD OKU, memperbaiki pelayanan dan armada damkar kecamatan lengkiti Menjadi masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sampai berita ini ditayangkan belum ada dari pihak terkait bisa di konfirmasi.(Indra)
